Wajib Kerja Dokter Spesialis atau disebut juga (WKDS) merupakan terobosan terbaru Kementerian Kesehatan Indonesia yang didukung oleh Organisasi Profesi IDI, POGI, PABI, PAPDI, IDAI dan Perdatin serta Kolegium Ahli Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Anak, Ahli Bedah serta Anestesiologi dan Terapi Intensif serta pihak terkait dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga spesialis terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

WKDS diselenggarakan sebagai wujud kepedulian negara dalam memenuhi dan memeratakan pelayanan dokter spesialis bermutu serta untuk meratakan distribusi dokter spesialis di seluruh Indonesia. WKDS ini diatur dalam Peraturan Presiden No 4 Tahun 2017, dan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 28 ayat (1) bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemetaan dokter spesialis di Indonesia

Menteri Kesehatan memaparkan bahwa rasio dokter spesialis pada tahun 2015 sudah memenuhi target rencana pengembangan tenaga kesehatan, dengan rasio 12,6 per 100.000 penduduk. Namun jika ditinjau lagi data dari web Departemen Kesehatan, ditunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah dokter spesialis di Indonesia masih kurang (berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit, di lihat dari 2490 Rumah Sakit di Indonesia).

Jumlah dokter spesialis di Indonesia sudah memenuhi target, namun hanya terpusat di kota besar
Jumlah dokter spesialis di Indonesia sudah memenuhi target, namun hanya terpusat di kota besar


Tetapi meskipun dikatakan bahwa rasio dokter spesialis di Indonesia sudah memenuhi target rencana pengembangan tenaga kesehatan, rasio itu ternyata tidak tergambarkan oleh seluruh provinsi di Indonesia. Seperti misalnya saja rasio dokter spesialis terendah hanya mencapai 3,0 per 100.000 penduduk (Provinsi Papua), sedangkan rasio dokter spesialis tertingginya mencapai 52,2 per 100.000 penduduk (DKI Jakarta).

Mendukung pernyataan Menteri Kesehatan, di DKI Jakarta sendiri terdapat 5873 dokter spesialis dan sangat bertolak belakang dengan Papua yang hanya memiliki 197 dokter spesialis.

Penempatan dan pembagian kerja peserta WKDS

Peserta WKDS, yang terdiri atas peserta WKDS mandiri dan peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan akan ditempatkan pada seluruh wilayah di Indonesia, dengan tiga pilihan tempat, yaitu di:
  1. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
  2. Rumah Sakit rujukan regional; atau
  3. Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia,
Dengan jangka waktu pelaksanaan WKDS paling singkat selama 1 tahun bagi peserta WKDS mandiri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi peserta WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga perlu menggaris bawahi, bahwa wajib kerja ini dijanjikan tetap diperhitungkan sebagai bagian dari masa kerja dokter.  

Peserta WKDS lebih diprioritaskan lagi bagi lulusan PPDS  obsgyn, anak, bedah, penyakit dalam, serta anestesi dan terapi intensif, tentunya karena kebutuhan akan spesialisasi tersebut jauh lebih kurang di daerah. Seperti misalnya saja untuk dokter spesialis penyakit dalam, di mana Menteri Kesehatan menyatakan bahwa konsentrasi terbesar dokter spesialis penyakit dalam ada di pulau Jawa, dibandingkan dengan provinsi lain yang masih bayak kekurangan.

Menurut data Kementrian Kesehatan, di Aceh saja, yang merupakan salah satu provinsi berkembang baik di Pulau Sumatera, masih ada 22 Rumah Sakit yang kekurangan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter yang dibutuhkan masih 24 orang lagi. Bahkan jika kita telusuri kembali data dari Kementerian Kesehatan, memang terlihat ketumpang tindihan, di mana ada rumah sakit dengan jumlah dokter spesialis penyakit dalam sesuai standar (892 (37,67%) rumah sakit), ada pula yang memiliki jumlah dokter spesialis penyakit dalam di atas standar (811 (34,25%) rumah sakit) tetapi ada juga rumah sakit yang memiliki dokter spesialis penyakit dalam di bawah standar (665 (28,08%) rumah sakit).

Padahal dari analisis 6 bulan penyelenggaraan JKN pada tahun 2014, ada 7 penyakit katastrofis yang mendominasi pembiayaan JKN, yaitu Kanker, Hemofilia, Thalasemia, Diabetes, Stroke dan Hipertensi, penyakit jantung serta penyakit gagal ginjal, yang merupakan penyakit-penyakit tidak menular dan membutuhkan seorang dokter spesialis penyakit dalam.

Insentif bulanan dokter peserta WKDS

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam rentang Rp23-30 juta per bulan disesuaikan dengan wilayah kerja penempatan dokter spesialis. Dengan insentif tersebut maka diharapkan bisa mendorong WKDS. Selain itu, dalam perpres juga diatur bahwa peserta WKDS juga akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Poedjo Hartono, mengungkapkan gaji dokter spesialis di daerah bahkan bisa mencapai Rp80 juta per bulan.

“Beberapa dokter yang saya lihat di Tidore itu take home pay dokter itu sekitar Rp80 juta, Rp23 juta dari Kementerian Kesehatan Rp25 juta dari pemerintah daerah dan yang didapat dari pelayanan kesehatannya sekitar Rp30 juta,” paparnya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk mengikuti program WKDS. Dokter spesialis yang lulus setelah ditetapkannya perpres tersebut pada 12 Januari 2017 wajib menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan di seluruh daerah Indonesia. MIMS

Bacaan lain:
Apakah dokter Indonesia sudah merdeka?
Semakin sibuk rumah sakit, semakin kompeten dokter lulusannya
Hipotalamus, bagian kecil di otak yang mengontrol proses penuaan

Sumber:
http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/berita/2252-2122/sosialisasi-wajib-kerja-dokter-spesialis-wkds
http://wkds.kemkes.go.id/web/post/14/18-4-2017/Insentif-wajib-kerja-dokter-spesialis-Rp23-30-juta
http://www.kompasiana.com/dittasuhada/wajib-kerja-dokter-spesialis-akankah-menjawab-masalah_58cfdd273593732a3f9793fb