Obat merupakan komponen terbesar dalam pembiayaan kesehatan yaitu mencapai hingga 70%. Namun selama ini pasien selalu dalam posisi menerima saja apa yang diresepkan dokter. Pasien terpaksa tidak mempunyai pilihan karena sebagian besar masyarakat tidak mengerti jenis obat generik atau bermerek.

Untuk mengatasi hal ini Menkes RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,MPH, Dr.PH, Mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 02.02/Menkes/068/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menginstuksikan semua fasilitas kesehatan pemerintah wajib menuliskan resep dan atau menggunakan obat generik. 

Permenkes tersebut, mewajibkan dokter yang mencakup dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Begitupun dengan apoteker, apoteker diperbolehkan mengganti obat merek dagang atau obat paten dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasien.

Meskipun demikian, faktanya, banyak masih banyak pro dan kontra yang berlangsung mengenai permasalahan ini. Untuk itu, MIMS berdiskusi dengan seorang apoteker klinis aktif di komunitas – Dra. Sri Wulandari Retno Daruwardani, Apt. – di Indonesia mengenai masalah ini.

MIMS: Dalam hal pemilihan obat (terapi) untuk pasien, bagaimana fakta yang terjadi di lapangan menurut ibu? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Sri Wulandari: Fakta di lapangan dalam hal pemilihan obat (terapi) untuk pasien , dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 
  • Ditentukan oleh dokter, untuk obat beresep
  • Ditentukan oleh apoteker dalam pemilihan obat untuk swamedikasi, khususnya pada Apotek yang lebih mengutamakan patient-oriented dan menempatkan apoteker sebagai konsultan dalam pemilihan obat
  • Ditentukan oleh tenaga teknis kefarmasian dalam pemilihan obat swamedikasi terutama pada Apotek yang masih berperan drug-oriented
  • Ditentukan  oleh komite bersama yang terdiri dari, apoteker, dokter, pengurus layanan kesehatan, yang dituangkan dalam DSO (Daftar Standard Obat), untuk Instansi yang memberi Pelayanan Kesehatan mandiri bagi anggotanya  (double assuransi kesehatan, BPJS dan mandiri) seperti Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang melayani pensiunan Bank Indonesia, YAKES TELKOM (melayani pensiunan PT.TELKOM). DSO ini berisi si daftar obat Patent dan generic yang ditetapkan oleh komite penyusunan DSO.
Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI (Permenkes PMK No.9 tahun 2017 tentang Apotek lebih meningkatkan aksesbilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian pada masyarakat.

Implementasi di lapangan, pemilihan obat untuk terapi mengacu pada peraturan yang ada dan sisi bisnis tetap menjadi pertimbangan.

Meskipun sisi bisnis turut berperan dalam pemilihan obat, namun tentunya bisnis beretika yang harus dikedepankan. Contohnya setelah mengkaji kebutuhan pasien terhadap obat, apoteker berhak menawarkan obat dengan harga lebih murah (atau memberikan potongan harga) namun tetap menguntungkan bagi apotek. 

Obat merupakan bahan ekonomi strategis dalam tindakan medis. Mencari keuntungan dari obat lebih mudah dibanding mencari keuntungan dari tindakan medis lain, sehingga pemilihan obat (secara bisnis) merupakan salah satu unsur strategis dalam mencari keuntungan.
Semua tenaga kesehatan wajib mengedepankan bisnis beretika
Semua tenaga kesehatan wajib mengedepankan bisnis beretika

MIMS: Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa “Dokter yang seharusnya memutuskan pemilihan obat untuk pasien” dan mengapa?

Sri Wulandari: Hal ini terkait kultur, sampai saat ini dalam tata cara penulisan resep , dokter menuliskan nama obat  sehingga memicu pendapat umum bahwa dokterlah yang berhak memutuskan pemilihan obat untuk pasien.

Selain kultur profesi kedokteran lebih dulu hadir di Indonesia dibandingkan profesi apoteker. Profesi dokter yang sudah ada lebih dulu menuntut mereka untuk melakukan diagnosis hingga pemilihan obat (dokter dispensing).  Selain itu, beberapa kelompok masyarakat lebih menyukai cara ‘dokter dispensing’ mengingat efisiensi biaya pengobatan dan waktu.

Namun, sejak dokter diwajibkan untuk menulis nama generik obat saat menulis resep, disertai peraturan yang mengizinkan apoteker untuk ‘mengganti’ obat paten menjadi obat generik, peran apoteker pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tenaga kesehatan. 

Selain itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan no 02.02/Menkes/068/I/2010, pernyataan bahwa “Dokter yang seharusnya memutuskan pemilihan obat untuk pasien” berubah menjadi “Dokter dan Apoteker memiliki peran yang sama dalam memutuskan pemilihan obat untuk pasien”.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham atas peran apoteker dalam prosedur ‘penggantian’ obat ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena peran dokter yang sejak dahulu lebih dominan dibandingkan apoteker. Namun, jika keberadaan dan peran apoteker bisa disejajarkan dengan dokter, maka seiring berjalannya waktu, kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap profesi apoteker pun akan semakin meningkat.

MIMS: Bagaimana jika ada dokter yang menolak menulis obat dengan nama generik, sesuai dengan peraturan terbaru di Indonesia?

Sri Wulandari: Tidak dapat dipungkiri masih banyak dokter yang menolak menuliskan obat dengan nama generik, berbagai alasan muncul mulai dari adanya ‘komitmen’ yang sudah dibuat oleh dokter dengan industri farmasi (Komitmen untuk obat paten) juga tidak terlepas dari mahalnya biaya dalam menempuh pendidikan dokter di Indonesia, sehingga terkesan adanya upaya untuk ‘balik modal’, yang dilakukan dengan cara menulis resep obat paten.

Upaya yang perlu dilakukan apoteker:
  • Tingkatkan kepercayan masyarakat pada apoteker dengan cara hadir dan melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional. Hilangkan image apoteker tekab (teken kabur, datang hanya untuk mengambil honor karena namanya dipinjam pengusaha untuk perijinan apotek), apoteker remote control (mengelola apotek dari jarak jauh)
  • Menjalin hubungan yang harmonis dengan dokter (kolaborasi dokter-apoteker), interprofessional collaborative practice
  • Meningkatkan kompetensi melalui  pendidikan yang berkelanjutan agar menjadi konsultan terpercaya dari dokter dalam pemilihan obat
  • Melakukan konseling kepada pasien

MIMS: Apa sebenarnya peran apoteker dalam penggantian obat?

Sri Wulandari: Apoteker memiliki peran besar dan strategis dalam pemilihan dan penggantian obat, karena secara formal apotekerlah yang memiliki tanggungjawab dalam pasokan dan distribusi obat. Dengan demikian, apotekerlah yang mengetahui dengan pasti ketersediaan obat untuk peresepan dokter. Dan dalam hal penggantian obat, apoteker masih harus melakukan prosedur yang berlaku seperti:
Dalam penggantian obat apoteker tetap berprinsip kepada “Enam benar” yaitu:
  1. Benar pasien
  2. Benar Obat
  3. Benar dosis
  4. Benar rute/cara
  5. Benar waktu
  6. Benar dokumentasi.
Apotekerlah yang sangat memahami  farmakoekonomi dibandingkan dokter sehingga apoteker bertanggungjawab agar pasien dengan keadaan ekonomi yang terbatas untuk tetap mendapatkan obat yang dibutuhkan.

MIMS: Apa garis pembatas utama antara dokter dan apoteker?

Sri Wulandari: Garis pembatas utama antara dokter dan apoteker dalam terapi pasien adalah Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Garis pembatas lain adalah:
  • Kode etik profesi dokter dan kode etik profesi apoteker
  • Undang undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
  • Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian
  • Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 244/Menkes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Apotik
  • Permenkes/PMK Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek
Peraturan yang berlaku sekarang ini menggiring opini bahwa dokter hanya boleh menulis nama obat generik dan apoteker berhak untuk memilihkan obat dengan pertimbangan ekonomi, status sosial, penyakit (profil pasien).

Opini positif ini sejalan dengan upaya pemerintah mewajibkan dokter untuk hanya menuliskan nama zat aktif obat yang diresepkan dan apoteker yang menentukan merknya. Hal ini dilakukan untuk menekan promosi yang dilakukan dokter  dengan industri farmasi.

Perlu dibangun kesadaran bahwa dokter dan apoteker setara dalam penyembuhan pasien. Kolaborasi dokter-apoteker yang harmonis akan menimbulkan kesepakatan bersama dalam pemilihan obat yang tepat dan rasional bagi pasien. MIMS

Bacaan lain:
Pendidikan profesi apoteker: Praktek apoteker klinis dan industri (Bersama Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt.)
Manajemen pasien gawat darurat: Ruang Intensive Care Unit (ICU) yang sering disalahartikan
Rezi Riadhi: Inspirasi dari dosen Farmasi Universitas Indonesia (UI) yang tidak mengejar gelar apoteker

Sumber:
http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20101217/13659/dokter-dapat-sanksi-jika-tidak-menulis-resep-obat-generik/