Ahli hak asasi manusia (HAM) PBB meminta retraksi dunia mengenai hukum anti-aborsi, dengan menyebutkan aborsi yang tidak aman telah menyebabkan 50.000 wanita meninggal setiap tahunnya.

"Kriminalisasi aborsi dan tidak bisa mengakses pertolongan medis saat terjadi kehamilan yang tidak diinginkan adalah bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin," kata pembicara HAM PBB, menjelaskan bahwa hukum tersebut merupakan pelanggaran hak asasi wanita dan "cara menggunakan tubuh wanita paling merusak."

Aborsi yang tidak aman membunuh puluhan hingga ribuan wanita

Hukum anti-aborsi mengatur 40% populasi dunia, termasuk Indonesia, dan wanita warga negara Indonesia yang ingin menggugurkan kandungannya harus menerima hukuman penjara. Namun, hukum ini tidak menurunkan angka kejadian aborsi, sebaliknya malah meningkatkan angka aborsi ilegal.

Menurut World Health Organization (WHO), setiap tahun ada sekitar 22 juta aborsi yang tidak aman dilakukan di dunia, dan komplikasi aborsi telah menyebabkan mortalitas pada sekitar 47.000 wanita - salah satu penyebab kematian maternal tertinggi dan morbiditas di abad ke-21.

"Konsekuensinya sangat parah, terkadang para wanita tersebut harus membayarnya dengan kematian," kata ahli PBB.

Edukasi seksual dan kontrasepsi merupakan kunci mencegah kehamilan

"Telah ditunjukkan bahwa negara dengan akses informasi dan mudahnya menjangkau metode kontrasepsi modern serta tidak ada hukum anti-aborsi, memiliki angka kejadian aborsi terendah," kata ahli, yang mengarahkan bahwa edukasi seksual dan kontrasepsi efektif bisa mencegah kehamilan, dan aborsi.

Disamping itu, keterjangkauan aborsi aman merupakan sesuatu yang penting. "Kehamilan yang tidak diinginkan bisa dicegah secara total karena tidak ada metode kontrasepsi yang efektif 100%, dan wanita bisa menjadi korban kejahatan seksual," kata ahli.

Statistik dari Menteri Kesehatan Malaysia menunjukkan bahwa 28,8% dari 13.831 remaja berusia di antara 10 dan 19 tahun memiliki anak di luar ikatan perkawinan, dengan Menteri Perkembangan Wanita, Keluarga, dan Komunitas mengumumkan implementasi edukasi seksual ke remaja pria di Malaysia mulai dari Oktober tahun lalu.

Sekarang, Kode Penal Malaysia mengizinkan aborsi untuk melindungi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kehidupan wanita hamil, yang mana keputusannya berdasarkan pada keputusan profesional dari kualifikasi praktisi medis dan persetujuan dari wanita hamil.

Namun, masalah virus Zika di Malaysia menyebabkan pemerintah harus mengambil keputusan penting mengenai terminasi kehamilan.

Di Singapura, terminasi kehamilan bisa diakses secara legal hanya hingga 24 minggu pertama kehamilan, kecuali wajib dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau melindungi kesehatan fisik atau mental wanita hamil. Aborsi legal memerlukan persetujuan tertulis wanita bersangkutan, dan haris dilakukan oleh praktisi medis yang bertanggung jawab dalam rumah sakit pemerintah atau institusi yang disetujui.

Tahun 2012, Singapura melaporkan ada sejumlah 10.624 aborsi dilakukan pada warga negaranya, penduduk tetap dan warga asing, dimana sekitar 90% aborsi dilakukan pada trimester pertama, 9% pada trimester kedua dan tiga dari total aborsi dilakukan pada trimester ketiga.

Ahli HAM PBB meminta agar pemerintah mengizinkan aborsi "demi kehidupan atau kesehatan mereka, termasuk kesehatan mental, korban pemerkosaan, inses dan gangguan pada fetus di trimester pertama dan selanjutnya."

"Kami tidak bisa mentoleransi pelanggaran hak asasi manusia dalam hal perbedaan jenis kelamin dan biologis," ungkapnya.

Para ahli yang mengungkapkan pola pikirnya di Hari Dunia untuk Akses Aborsi Aman dan Legal pada 28 September adalah: Alda Facio, pemimpin pelapor dari kelompok kerja melawan diskriminasi wanita dalam ranah hukum dan dunia nyata; Dainius Pûras, pelapor khusus yang mengarahkan ke kebahagiaan, kesehatan fisik dan mental; dan Juan E. Méndez, pelapor khusus pada kekejian dan kehatan lain, tidak manusiawi atau mengenai terapi atau hukuman. MIMS

Bacaan lain:
Pendirian Trump akan masalah kesehatan wanita menyebabkan AS mundur 40 tahun
Mengapa ada pasien yang berbohong?
Euthanasia pada bayi: Perlukah dilegalkan?


Sumber:
https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/pressRoom/Parliamentary_QA/2013/abortion-statistics.html
https://www.moh.gov.sg/content/dam/moh_web/Legislations/Legislation%20And%20Guidelines/TOP_Guidelines%202015.pdf
http://www.rraam.org/questions/pregnant-not-sure-what-to-do/abortion/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20600&LangID=E
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/ministry-sex-education-for-boys-starting-in-
october