Laporan yang dipublikasi pada 19 Juli 2017 oleh World Health Organization (WHO) pada status epidemik tembakau yang disebabkan kebijakan kontrol tembakau, 63% populasi dunia atau 4,7 miliar orang dilingkupi oleh setidaknya satu intervensi anti-tembakau. Jumlah ini sudah naik hingga empat kali lipat sejak tahun 2007, saat hanya 1 miliar orang atau 15% dari populasi yang dilingkupi.

Gerakan anti-tembakau ini meliputi monitoring penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahan, melindungi individu dari rokok tembakau, dan menawarkan bantuan agar orang-orang berhenti merokok, memperingati publik mengenai bahaya merokok, melarang iklan, promosi dan sponsor tembakau dan menaikkan pajak rokok.

Namun, meskipun ada berbagai kemajuan ini, industri tembakau terus berusaha menggulingkan usaha pemerintah. Contohnya saja di India, sikap yang diambil Philip Morris di India jelas menunjukkan hal ini.

Kampanye di India menunjukkan ada kesamaan usaha di Amerika pada tahun 1990an

Philip Morris, perusahaan tembakau terbesar di dunia dan pengembang rokok Marlboro sudah banyak melanggar hukum India dengan menargetkan populasi muda. Dengan 100 juta perokok, pasar ini sudah berhasil membuahkan kesempatan untuk pertumbuhan signifikan.

Strateginya dengan menempel dinding dalam kios tembakau di jalan dengan iklan berwarna menarik, memberikan rokok gratis di club dan bar untuk mendapatkan detail kontak dan kesukaan dan bahkan mensabotasi konferensi tembakau global milik WHO di ibu kota India, New Delhi.

Kepala kontrol tembakau Delhi, S. K. Arora sendiri sudah banyak mengunjungi kios tembakau selama tiga tahun – untuk mencabut iklan dan memberikan denda ke pemilik toko, yang kemudian memasang kembali poster tersebut hanya dalam hitungan hari. Morris memberikan denda ke setiap pemilik kios sebesar Rs. 2000 dan biaya bulanan untuk poster, yang dipasang oleh industri Morris dan secara signifikan meningkatkan pembayaran.

Meskipun Arora sudah melaporkan hal ini di bulan April – meminta perusahaan untuk mencabut semua iklannya di akhir bulan – namun direktur masalah perusahaan, R. Venkatesh mengatakan mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi mereka benar-benar "patuh pada hukum India" dan "sangat kooperatif dengan pemerintah". Arora sekarang meminta pemerintah dan sedang menunggu panduan dari pemerintahan pusat.

Peraturan pemerintah seolah-olah seperti lereng yang licin

Meskipun India merupakan satu dari negara pertama yang mengesahkan WHO’s Framework Convention on Tobacco Control Treaty (FCTC) – persetujuan untuk mengimplementasikan kebijakan seperti aturan anti-rokok, pajak tembakau, gambar peringatan di kemasan rokok dan pelarangan iklan – bocoran rahasia dalam dokumen Morris menunjukkan bahwa mereka berencana untuk mencegah Perdana Menteri Narendra Modi sehingga beliau tidak mengambil "langkah anti-tembakau ekstrem".

Sesuai dengan hal ini, pembicara Philip Morris tidak datang bersama perusahaan tembakau lain ke konferensi pada November tahun lalu.

Reporter yang menyamar kemudian mengetahui bahwa mereka ada di ruang hotel yang berdekatan dengan konferensi dan berusaha untuk menutup atau melemahkan kebijakan dengan mengadakan pertemuan rahasia dengan delegasi negara. Perusahaan ini melakukan pertemuan demikian hampir pada semua konvensi.

Implikasinya untuk kesehatan masyarakat

Semakin besarnya pengaruh FCTC berarti sejak konferensi pertama di tahun 2006, industri sudah banyak melobi delegasi kesehatan untuk digantikan oleh mereka yang memiliki latar belakang bisnis seperti keuangan dan pajak.

Di samping penting untuk mengubah faktor seperti pajak untuk mencegah perkembangan perdagangan gelap, namun ada lebih dari enam delegasi kesehatan untuk semua delegasi yang berhubungan dengan keuangan di tahun 2006 – dibandingkan dengan tahun lalu, dimana hanya ada tiga delegasi untuk setiap delegasi keuangan. Jika hal ni terjadi, fokus konferensi menjadi lebih ke arah bisnis bukan untuk kesehatan masyarakat. Faktanya, pertemuan di Delhi merupakan pertemuan terburuk sejauh ini, dalam hal melampau kebijakan anti-rokok yang ada.

Dr Douglas Bettcher, Direktur Departemen WHO untuk Pencegahan Penyakit Nonkomunikabel mengatakan, "Industri tembakau banyak mengganggu proses pembuatan kebijakan pemerintah dan merupakan pembatas dalam kemajuan sistem kesehatan dan kemajuan banyak negara. Tetapi dengan memonitor dan mencegah aktivitas tersebut, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa dan mengumpulkan buah dari hasil yang sudah ditanam untuk semua orang."

Di samping kampanye yang direkomendasikan oleh WHO bisa diimplementaikan oleh negara dengan sumber yang rendah dan meningkatkan kesehatan, menurunkan biaya kesehatan, meningkatkan produktivitas dan dengan demikian meningkatkan ekonomi dan melindungi masa depan negara dengan melindungi masa depannya.

Implementasi kampanye ini sudah berhasil memengaruhi 53 juta orang di 88 negara yang kemudian berhenti merokok di antara tahun 2007 dan 2014 dan 22 juta kematian disebabkan merokok. MIMS

Bacaan lain:
Rokok sehat, mungkinkah?
Bebasnya akses ke produk vape bisa membantu menurunkan angka merokok
Naikkan usia batas merokok menjadi 21 tahun, usul Menteri Kesehatan Malaysia

Sumber:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/tobacco-report/en/
http://www.channelnewsasia.com/news/health/india-s-delhi-government-tells-philip-morris-to-remove-all-ads-9055382
http://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
http://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-india/