Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) nomor 1027/SK/IX/2004, pelayanan kefarmasian sekarang mengacu pada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Konsekuensinya, apoteker sekarang dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, yang terdiri dari melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat dan mengetahui outcome yang diperoleh pasien, serta mendokumentasikan riwayat pengobatan pasien.

Tidak dapat dipungkiri lagi, apotek juga dapat dianggap sebagai suatu tempat bisnis, mengingat adanya kegiatan jual-beli obat di dalamnya. Omset pun tetap menjadi aspek penting untuk pengelolaan apotek. Maka dari itu, MIMS kembali mengadakan wawancara dengan Ibu Dra. Sri Wulandari Retno Daruwardani, Apt. – seorang apoteker klinis di Indonesia – untuk membahas mengenai bisnis beretika di apotek.

MIMS: Hingga cakupan apa, bisnis di apotek bisa dikatakan beretika?

Sesuai dengan Permenkes No. 9 Tahun 2017, apotek harus dianggap sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Selain itu, perlu disadari bahwa apotek merupakan suatu institusi yang dalam pelaksanaanya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana:
  1. Pelayanan kesehatan (patient oriented), sebagai unit pelayanan kesehatan, fungsi apotek adalah menyediakan obat‐obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal
  2. Unit bisnis (profit oriented).  sebagai institusi bisnis, apotek dibangun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan mengingat investasi yang ditanam pada apotek dan biaya operasional yang cukup besar
Dengan demikian, apotek bisa dianggap sebagai jenis bisnis pendistribusian komoditas (barang yang diperdagangkan) yang terdiri dari perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan).

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dinyatakan bahwa orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari fokus pada obat menjadi fokus pada pasien sesuai dengan pharmaceutical care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Sehingga, bisnis di apotek dikatakan beretika jika telah memenuhi aspek utama pelayanan kefarmasian, seperti berikut:
  1. Menyediakan sediaan farmasi sesuai standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan
  2. Memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan
  3. Memenuhi hak pasien/konsumen akan pelayanan kefarmasian, yang meliputi hak berkonsultasi dengan apoteker di apotek sesuai dengan prinsip bisnis yang menguntungkan, bertanggungjawab, transparan, dan jujur – termasuk memberikan informasi harga obat
  4. Independensi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, yang juga berarti apoteker tidak dibawah tekanan/pengaruh pengusaha agar prinsip dan etika apoteker tetap dikedepankan
  5. Menunjukkan empati
Seorang apoteker dinyatakan telah melakukan Bisnis beretika, jika dalam melaksanakan kewajibannya "tetap berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan serta menjauhkan diri dari mencari keuntungan diri semata".

MIMS: Dalam hal pemilihan obat untuk pasien, faktor apa yang perlu dipertimbangkan?

Jika dokter menulis resep obat generik, peran apoteker dalam menentukan obat yang cocok untuk pasien dapat dilakukan melalui konseling. Konseling untuk memastikan bahwa obat yang diperoleh pasien telah memenuhi kriteria 'enam benar' dan memastikan keterjangkauan pasien dalam memperoleh obat. Kriteria 'enam benar' ini meliputi:
  1. Benar pasien
  2. Benar obat
  3. Benar dosis
  4. Benar rute/cara
  5. Benar waktu
  6. Benar dokumentasi

MIMS: Di samping mengutamakan kepentingan pasien, apoteker juga tetap harus memerhatikan sisi bisnis di apotek, dengan demikian, bagaimana cara menentukan harga obat sehingga apotek tidak merugi?

Cara menentukan harga obat supaya apotek tidak merugi melalui perhitungan Harga Jual Apotek atau HJA:
HJA = Harga Netto x PPN 10% x marjin keuntungan
atau
HJA = Harga Netto x marjin keuntungan

Keterangan: 
HJA: Harga Jual Apotek atau harga akhir yang ditawarkan kepada konsumen
Harga netto: harga atau modal awal apotek saat membeli obat dari distributor atau produsen
Marjin keuntungan: 25% (1,25) atau 30% (1,3)
PPN: Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen

Sedangkan untuk obat yang di racik dapat memberikan beban tambahan jasa, (penentuan tergantung kepada Apoteker), sehingga harga jual untuk obat racik adalah:
HJA = Harga Netto x marjin keuntungan + Jasa per Resep

MIMS: Apakah ada tips dari Ibu Retno untuk apoteker klinis mengenai cara menyeimbangkan antara keuntungan apotek dengan pemilihan obat yang bertanggung jawab untuk pasien?

Apoteker klinis sebaiknya lebih menerapkan asuhan kefarmasian (Pharmaceutical care), berorientasi pada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan outcome pengobatan yang maksimal, mempromosikan kesehatan (wellness) dan pencegahan penyakit (layanan promotif dan preventif) sehingga apoteker perlu menerapkan strategi bisnis yang tepat.

Di era JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan, profesi apoteker klinis sangat strategis, hanya strategi yang diterapkan tentunya berbeda dengan apoteker komunitas yang berpraktek di apotek termasuk juga dalam hal strategi pemilihan dan penyediaan obat.

Apoteker klinis dalam hal ini lebih tepat dilaksanakan oleh apoteker yang berpraktek di klinik Pratama, klinik utama atau rumah sakit sesuai dengan tujuan filosofis farmasi klinis. Sedangkan untuk penyediaan obat apoteker klinis mengikuti daftar standar obat (DSO) yang telah ditetapkan komite bersama untuk lebih mengefektifkan stok sediaan. 

Agar Apotek tetap memiliki keuntungan dan apoteker klinis menjalankan fungsinya secara bertanggungjawab dalam memilihkan obat pada pasien, maka Apoteker klinis perlu memegang pedoman dari Formularium atau mengikuti daftar standar obat (DSO) yang berlaku di rumah sakit atau klinik. MIMS

Bacaan lain:
Apoteker spesialis: Apakah diperlukan?
Pendidikan profesi apoteker: Praktek apoteker klinis dan industri (Bersama Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt.)
Siapa yang bertanggungjawab pada pemilihan obat pasien? – Sudut pandang apoteker

Sumber lain:
http://farmasetika.com/2018/01/10/mau-jadi-apa-para-apoteker-di-indonesia/
http://pdk3mi.org/file/download/KMK%20No.%201027%20ttg%20Standar%20Pelayanan%20Kefarmasian%20Di%20Apotek.pdf