Eksistensi apoteker Indonesia belakangan marak dibicarakan di kalangan sejawat apoteker, terlebih lagi di era program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekarang ini. Pada media sosial seperti facebook, seringkali terdapat banyak keluhan, umpatan, dan pendapat para sejawat tentang praktek profesi apoteker di tanah air.  Selain itu, Kementerian Kesehatan Indonesia (Kemenkes) juga mengakui bahwa distribusi apoteker di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil.

Dalam acara pra diskusi Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) tanggal 5-8 September 2017 di ICE BSD, Tangerang, Sekjen PP Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Rustam Ssi, Apt. mengatakan, “Pada awal diluncurkannya program JKN, pemerintah sudah berjanji untuk membangun jejaring apotek dengan melibatkan tenaga apoteker. Tetapi faktanya hingga kini jejaring apotek tersebut hanya menjangkau sebagian kecil apotek, sekitar 20%.”

Untuk itu, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mencetuskan rencana apoteker spesialis dengan dibentuknya Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia (KIFI), diikuti dengan koordinasi bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk menyusun naskah akademik pengembangan dan peningkatan profesionalitas apoteker berupa apoteker spesialis untuk farmasi klinis.

“Farmasi klinik itu menjelaskan setelah obat ditelan apa efek sampingnya bagi tubuh, dosisnya berbeda bagi anak-anak dan orang dewasa. Di luar negeri perkembangan farmasi klinik sudah sangat maju. Di sana, dokter yang mendiagnosa penyakit, sementara apoteker spesialis dari farmasi klinik yang akan merekomendasikan obatnya,” tandas Nurul Falah selaku ketua IAI.

Pendapat apoteker Indonesia

Cesa Radita Putra, seorang apoteker di Indonesia, pun menyambut ide ini, dengan mengatakan, “Menurut saya sebenarnya perlu untuk program spesialis apoteker untuk farmasi klinik karena untuk meningkatkan kemampuan apoteker tersebut di pelayanan. Karena kalau dari program apoteker yang hanya setahun dan hanya 2 bulan praktek di RS masih kurang rasanya pengetahuan dan pengalaman untuk farmasi klinik.”

Begitu juga dengan seorang dokter residen di Indonesia, Teriany Widjaja, yang mengatakan bahwa pendidikan spesialisasi apoteker perlu dilakukan agar bisa secara optimal membantu peran dokter dalam praktek kesehatan.

Meskipun demikian, Leony Putri, seorang apoteker mengomentari bahwa, “Perlu diketahui jika di beberapa universitas terkemuka sudah diadakan penjurusan pada program studi apoteker (apoteker klinis dan apoteker industri), sehingga menurut saya penambahan program studi apoteker spesialisasi klinis tidak begitu diperlukan. Terlebih jika strata pendidikan yang didapatkan sama dengan program studi apoteker yang sebelumnya. Penambahan waktu untuk studi spesialisasi klinis ini kurang efektif bagi saya karena akan menyita waktu bagi apoteker untuk mendapatkan pengalaman praktikal di lapangan, yang sebetulnya lebih dibutuhkan bagi apoteker klinis.”

Dengan pro-kontra yang ada sekarang, masih belum jelas kapan dan dimana kegiatan ini akan pertama kali diterapkan.

Dan meskipun banyak yang menyambut, namun belum terjamin mereka akan melanjutkan pendidikan untuk spesialisasi apoteker ini.

Seperti diungkapkan oleh Cesa yang mengatakan bahwa, “Untuk dalam waktu dekat saya masih belum tertarik untuk melanjutkan pendidikan spesialis farmasi klinik. Mungkin suatu waktu saat saya tertarik saya akan mengambil program tersebut.”

Begitu juga dengan Leony dengan komentar, “Tidak. Saya akan lebih memilih melanjutkan ke program studi magister (S2) dengan jurusan farmasi klinik dibandingkan studi spesialisasi farmasi klinis.”

Namun, Nurul Falah menerangkan bahwa kegiatan pendidikan spesialisasi ini dilakukan agar bisa “menjadi salah satu sarana untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi apoteker dengan menghadirkan praktisi professional dari dalam dan luar negeri serta regulator. Membahas aturan-aturan organisasi dalam rangka menyiapkan layanan prima bagi anggota.”

Apakah ada cara lain?

Mungkin masih ada cara lain yang bisa “diasumsikan” sama efektifnya dengan pendidikan apoteker spesialis untuk mencapai tujuan ‘pengembangan dan peningkatan profesionalitas apoteker’, sebagaimana yang dicetuskan oleh IAI.

Misalnya saja dengan, “menghadiri sejumlah seminar terkait, training, dan ujian akreditasi berkala pada apoteker klinis atau melanjutkan program studi magister farmasi klinik,” ungkap Leony.

Atau bisa juga dengan memperlama waktu praktek kerja profesi apoteker (PKPA). “Karena saat ini program profesi apoteker di masing masing universitas hanya melakukan praktek 4-5 bulan saja di sarana kefarmasian baik itu rumah sakit, industri, apotek, puskesmas, pemerintahan, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Mungkin bisa lebih lama hampir seperti dokter muda yg co-ass sehingga apoteker muda yg baru lulus dan sumpah sudah percaya diri untuk melayani masyarakat terkait dengan penggunaan obat,” komentar Cesa.

Jadi pertanyaannya sekarang, setujukah Anda dengan penerapan program apoteker spesialis di Indonesia? MIMS

Bacaan lain:
Farmasi komunitas dan dokter umum: Bekerja sebagai pelengkap, bukan bersaing
Sehelai surat apoteker untuk para mahasiswa praktek kerja profesi apoteker (PKPA)
Cara menghadapi pasien yang sulit di tangani di apotek

Sumber:
http://farmasetika.com/forums/topic/setujukah-dengan-adanya-apoteker-spesialis/
http://www.majalahmedisina.com/iai/?p=308