“Apakah dokter Indonesia sudah merdeka?” – inilah tema yang diusung dalam Seminar Renungan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-72 di Gedung Stovia/Museum Kebangkitan Nasional, yang diselenggarakan oleh Journal Social Security (JSS) pada Selasa, 15 Agustus 2017 silam.

Seorang pembicara, dr. Emir Soendoro, mengatakan bahwa profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia, dan pada umumnya profesi dokter merupakan daerah yang nyaman.

"Tentulah para dokter dengan segala kesibukannya telah merasa nyaman dan merdeka," ungkap dr Emir.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bermasalah

Meskipun demikian, dalam kuliahnya, beliau menggaris bawahi masalah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Beliau menilai harus ada perbaikan regulasi atau sistem asuransi kesehatan ini.

“Jaminan Sosial khususnya jaminan kesehatan itu secara prinsip tidak boleh membebani negara, tidak boleh merugikan pasien atau masyarakat dan tidak boleh membelenggu profesi dokter untuk menjalankan pengabdiaannya dalam mengobati pasien dan menyusahkan tenaga medis dan tenaga lainnya di bidang pelayanan kesehatan,” paparnya.

Beliau juga menyebutkan bahwa bila regulasi dalam pelayanan JKN itu mengusik kedaulatan dan membuat dokter tidak merdeka untuk lebih mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu dengan melakukan tindakan yang cepat untuk menyelamatkan pasien, tentu regulasi dan sistem yang semacam harus diperbaiki.

“Contohnya berkaitan dengan tarif dokter yang tentu saja harus ditinjau ulang dan harus manusiawi, tidak boleh menghancurkan harkat dan martabat dokter,” ucapnya.

Sistem kapitasi untuk membayar jasa pelayanan dokter

Sempat beredar kabar bahwa IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memprotes keras program BPJS karena pemerintah hanya membayar mereka Rp 2.000,00 per pasien. Namun, ini tidak benar sama sekali.  

Tarif dokter yang dibayarkan pemerintah merujuk pada sistem kapitasi. Harga kapitasi mengacu pada beberapa pertimbangan, seperti jumlah dokter, sarana dan prasarana serta waktu memberi pelayanan pada satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Untuk satu orang pasien terdaftar dalam satu bulan, besaran kapitasinya sekitar Rp 8.000,00 – 10.000,00.

Misalnya jika di salah satu fasilitas kesehatan (faskes) memiliki jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebanyak 100.000 orang, maka nantinya angka ini akan dikalikan Rp 8.000,00 dan tiap bulannya FKTP tersebut akan mendapatkan kapitasi senilai Rp 800.000.000,00 – baik pasien datang periksa ke faskes tersebut atau tidak.

Sistem kapitasi merupakan sistem yang bisa jadi menguntungkan dan merugikan tenaga kesehatan. Fokus utama pemerintah adalah untuk mendorong fasilitas kesehatan tingkat 1 (misalnya puskesmas, praktek dokter umum, praktek dokter gigi, klinik pratama, dst.) melakukan pencegahan penyakit ke masyarakat, salah satunya adalah melalui edukasi dan penyuluhan ke pasien. MIMS

Bacaan lain:
5 poin penting BPJS yang perlu diketahui oleh tenaga kesehatan
Semakin memburuknya kasus resistensi antibiotik di Indonesia
Manusia Pohon: Penderita displasia Lewandowsky-Lutz di Indonesia

Sumber:
https://elshinta.com/news/117374/2017/08/15/apakah-dokter-indonesia-sudah-merdeka
http://today.mims.com/5-poin-penting-bpjs-yang-perlu-diketahui-oleh-tenaga-kesehatan?channel=gn-local-news-id
http://harga.web.id/info-tarif-dokter-umum-dan-pelayanan-bpjs-kesehatan-2014.info