BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan). Namun sejak tanggal 1 Januari 2014 dan sejak dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan.

1. Asuransi wajib

Berdasarkan Undang-undang, seluruh warga negara Indonesia wajib mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarga yang berada dalam 1 Kartu Keluarga (KK), dan juga termasuk warga negara asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan.

Seperti asuransi lain, peserta BPJS perlu membayar sejumlah iuran tertentu, yang jumlahnya tergantung kelas pelayanan yang diambil (Kelas 1 – 3).

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan pelayanan rawat jalan saat menggunakan BPJS. Yang berbeda adalah ketika harus rawat inap, maka kelas perawatan disesuaikan dengan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun perlu dicatat bahwa tidak ada perbedaan biaya obat selama rawat inap, yang berbeda hanyalah hak kamar rawat, dimana peserta BPJS Kesehatan kelas 1 memiliki hak kamar rawat kelas 1, dan seterusnya.

2. Subsidi silang seperti sistem asuransi Jerman

Seperti sistem asuransi kesehatan di Jerman, pemerintah Indonesia menyelenggarakan BPJS dengan sistem subsidi silang. Dengan kata lain, pemerintah membuat masyarakat Indonesia secara tidak langsung bergotong royong membantu orang yang sakit.

BPJS menerapkan iuran wajib yang harus dibayarkan setiap bulan. Jika Anda hidup sehat, mungkin Anda hanya merasakan manfaat minimal dari keikutsertaan Anda di BPJS, namun lain halnya dengan orang yang sakit. Mereka bisa dirawat dengan harga murah karena bantuan iuran Anda setiap bulan.

3. Sistem kapitasi

Secara umum, ada dua sistem yang digunakan pemerintah Indonesia, yaitu sistem kapitasi (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan sistem INA-CBGs (Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua dan Ketiga).

Setiap bulan, pemerintah Indonesia akan membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan kata lain, semakin banyak peserta BPJS yang mendaftarkan (misalnya) puskesmas sebagai pilihan FKTP-nya, maka semakin banyak pula uang yang akan didapat dari pemerintah, tanpa memperhitungkan apakah pasien datang periksa atau tidak.

Sistem kapitasi merupakan sistem yang bisa jadi menguntungkan dan merugikan tenaga kesehatan. Fokus utama pemerintah adalah untuk mendorong fasilitas kesehatan tingkat 1 (misalnya puskesmas, praktek dokter umum, praktek dokter gigi, klinik pratama, dst.) melakukan pencegahan penyakit ke masyarakat, salah satunya adalah melalui edukasi dan penyuluhan ke pasien.

4. Sistem INA-CBGs

INA-CBGs atau Indonesia Case Base Groups merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket” berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah Sakit akan mendapat pembayaran berdasarkan tarif INA-CBGs yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis.

Misalnya, jika ada seorang pasien menderita demam berdarah, sistem INA-CBG sudah ‘menghitung’ layanan apa saja yang akan diterima pasien tersebut, berikut pengobatan, sampai dinyatakan sembuh atau selama satu periode perawatan. Meskipun demikian, sistem pembayaran INA-CBGs tidak akan merugikan rumah sakit karena sebagian besar tarifnya di atas tarif standar.

Sistem INA-CBGs digunakan untuk menggantikan sistem fee for service. Sebelumnya, jumlah biaya yang ditagih tergantung pelayanan yang diberikan kepada pasien. Sekarang, pemerintah ingin agar ada peningkatan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan penentuan tarif berdasarkan diagnosis, diharapkan rumah sakit akan melakukan kendali mutu, baik saat diagnosis dan tindakan pemilihan obat yang cost-effective.

5. Tarif dokter

Sempat beredar kabar bahwa IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memprotes keras program BPJS karena pemerintah hanya membayar mereka Rp 2.000,00 per pasien. Namun, ini tidak benar sama sekali.

Tarif dokter yang dibayarkan pemerintah merujuk pada sistem kapitasi yang sudah dijelaskan di atas. Harga kapitasi mengacu pada beberapa pertimbangan, seperti jumlah dokter, sarana dan prasarana serta waktu memberi pelayanan pada satu FKTP. Untuk satu orang pasien terdaftar dalam satu bulan, besaran kapitasinya sekitar Rp 8.000,00 – 10.000,00.

Sehingga seiring berjalannya waktu, semakin banyak dokter ingin bergabung dengan BPJS Kesehatan. Alasannya adalah karena ada kepastian yang menanggung biaya pengobatan dan tenaga kesehatan pun bisa memberi jasa mereka dengan kualitas yang konsisten. MIMS

Bacaan lain:
Pendirian Trump akan masalah kesehatan wanita menyebabkan AS mundur 40 tahun
Apakah angka kejadian malpraktek sedang meningkat?
Tantangan memberi terapi ke pasien transgender

Sumber:
https://www.panduanbpjs.com/apakah-wajib-menjadi-peserta-bpjs-kesehatan/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/detail/wni-wajib-mengikuti-bpjs-kesehatan
http://www.pasiensehat.com/2015/08/fasilitas-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-dan-3.html
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/2b67b6556b028d910d2ee8df4245e886.pdf
http://www.pasiensehat.com/2015/10/ternyata-gaji-dokter-bpjs-bukan-2000-per-pasien.html